Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Seperti yang kerap terjadi setiap kali muncul perkembangan regional, pemerintah Arab Saudi disebut meningkatkan kontrol terhadap ruang publik karena khawatir perkembangan tersebut memengaruhi opini domestik. Langkah itu, menurut laporan ini, semakin diperketat seiring berlanjutnya dampak perang terhadap Iran, khususnya di ruang digital yang banyak digunakan para oposisi Saudi di luar negeri.
Berdasarkan laporan harian Lebanon Al-Akhbar, Arab Saudi juga memanfaatkan relasinya dengan sejumlah perusahaan media sosial untuk meminta pemblokiran akun-akun yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah, dengan berbagai alasan dan klasifikasi.
Dalam konteks tersebut, Arab Saudi pada 20 Agustus lalu mengumumkan telah memblokir 1.275 kanal Telegram. Langkah itu disebut merupakan bagian dari aktivitas Etidal, pusat yang berafiliasi dengan Arab Saudi dan didirikan pada Mei 2017 dengan keterlibatan Raja Salman bin Abdulaziz dan Donald Trump ketika menjalani periode pertama kepresidenannya di Amerika Serikat.
Menurut sejumlah oposisi Saudi, termasuk Nasser al-Qarni yang berbicara melalui Radio 98, pusat tersebut secara konsisten berupaya memaksakan apa yang ia sebut sebagai “Islam baru” yang selaras dengan Amerika Serikat dan Israel.
Ia mengaitkan proses tersebut dengan perubahan kurikulum pendidikan Saudi dan penghapusan materi yang berkaitan dengan isu Palestina serta dukungan terhadapnya. Menurutnya, langkah itu sejalan dengan sebuah kajian dari lembaga Israel IMPACT-se, yang disebut mendorong normalisasi hubungan dengan Israel.
Berdasarkan laporan radio yang disiarkan melalui YouTube tersebut, Etidal dinilai berupaya membentuk definisi Islam versi Amerika–Israel melalui pelemahan figur dan simbol agama, penargetan ulama, dai dan pendidik, peminggiran sistem nilai, kerja sama dengan Israel, serta pada saat yang sama membangun citra negatif terhadap perlawanan Palestina.
Gelombang Baru Pemblokiran Akun Oposisi
Pada sepertiga terakhir Agustus, gelombang baru tindakan pembatasan terhadap akun-akun aktif di platform YouTube dan X kembali dilaporkan.
Langkah tersebut disebut merupakan kelanjutan dari gelombang sebelumnya, yang tidak hanya menyasar aktivis dan oposisi Saudi, tetapi juga sejumlah aktivis Arab dari negara lain.
Sejumlah pemilik akun serta organisasi hak asasi manusia mengatakan akun mereka ditangguhkan atau ditutup tanpa pemberitahuan sebelumnya, sementara distribusi konten mereka di dalam Arab Saudi juga dibatasi.
Di antara akun yang dilaporkan terkena pemblokiran adalah ALQST for Human Rights, kanal Hijaziyat, serta akun sejumlah tokoh oposisi seperti Yahya Assiri, Nasser al-Ghamdi, dan akademisi Mariam al-Dosari. Langkah tersebut memicu kecaman dari sejumlah organisasi HAM.
ALQST menyatakan bahwa pemblokiran akunnya oleh YouTube dan X menunjukkan adanya apa yang mereka sebut sebagai kerja sama dengan pemerintah Saudi dalam menyasar organisasi dan aktivis di luar negeri yang memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi di Arab Saudi serta kawasan.
European Saudi Organisation for Human Rights (ESOHR) juga menyebut gelombang tersebut sebagai salah satu tindakan pembatasan paling keras dan mengatakan pemblokiran dilakukan atas permintaan otoritas Saudi.
Menurut organisasi itu, langkah tersebut merupakan kelanjutan dari pembatasan kebebasan berekspresi di dalam negeri ke ruang digital, sehingga masyarakat semakin sulit mengakses informasi independen maupun kritis.
ESOHR menyebut kampanye tersebut telah dimulai sejak April di platform X, Facebook dan Instagram, dan kini meluas ke YouTube.
Tuduhan terhadap Akun-Akun yang Diblokir
Pemerintah Saudi, melalui Musaed al-Aiban, Ketua Otoritas Keamanan Siber dan anggota Dewan Menteri serta Dewan Urusan Keamanan Saudi, disebut telah mengonfirmasi pemblokiran lebih dari 150 akun oposisi pemerintah di media sosial.
Sementara itu, platform Darawiz melaporkan bahwa tuduhan yang disematkan kepada akun-akun tersebut antara lain:
-
menentang Putra Mahkota Arab Saudi,
-
menentang Visi Saudi 2030,
-
memiliki afiliasi atau mendukung Ikhwanul Muslimin,
-
serta dianggap memiliki sentimen anti-Barat.
Platform tersebut juga mengklaim bahwa salah satu tugas yang diberikan kepada al-Aiban adalah melakukan pemantauan elektronik terhadap warga Saudi di dalam maupun luar negeri serta membobol akun mereka dengan memanfaatkan teknologi Israel.
Di sisi lain, ESOHR menyampaikan kekhawatiran terhadap konten akun baru bernama Marsad, yang disebut memperoleh mandat dari otoritas komunikasi Saudi untuk menangani pemblokiran akun.
Menurut organisasi tersebut, daftar akun yang diblokir mencakup lembaga HAM, pembela hak asasi manusia, dan jurnalis yang selama ini mengkritik kebijakan serta dugaan pelanggaran HAM di Arab Saudi.
Oposisi Berusaha Kembali ke Ruang Digital
Sejumlah pemilik akun yang diblokir kemudian mencoba membuat akun dan halaman baru.
Puluhan di antara mereka juga mempublikasikan pemberitahuan yang mereka terima. Menurut mereka, dokumen-dokumen tersebut menunjukkan adanya permintaan resmi dari pihak Saudi untuk memblokir akun mereka.
Mereka menegaskan bahwa penutupan kanal dan akun oposisi dilakukan sebagai respons terhadap permintaan Riyadh dan merupakan bagian dari kampanye yang mereka sebut bertujuan membungkam suara-suara kritis.
Menurut para oposisi tersebut, tekanan semakin meningkat di tengah perkembangan regional dan ketidakpuasan terhadap ketergantungan negara-negara Teluk pada perlindungan Amerika Serikat, yang menurut mereka belum terbukti efektif.
Komentar Anda